Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat ke 12, HAM Dalam Proses Peradilan

Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat ke 12, HAM Dalam Proses Peradilan

Penghormatan terhadap hak asai manusia (HAM) tidak hanya pada tataran memahami perbedaan baik ragam ras, etnis, agama, dan keyakinan politik, dalam kehidupan harmonis dalam suatu komunitas anak manusia, namun HAM juga harus masuk dalam tataran pemenuhan hak dalam proses peradilan. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli. ”Dewasa ini penegakan hak asasi manusia juga dituntut dapat menyesuaikan dengan faktor perkembangan teknologi informasi, terutama dalam hal yang menyangkut proses dan alat pembuktian dalam proses peradilan, yakni dimulai dari tingkah laku hukum (legal behavior) maupun tingkah laku di ruang pengadilan (courtroom behavior) para penegak hukum, akan selalu mengundang respon baik secara sosial, moral, maupun yuridis,” kata Melani dalam sambutan Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat berjudul ’HAM dalam Proses Peradilan’ di Ruang Perpusatakaan MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9).

Melani menjelaskan banyak aspek terkait hak asasi manusia yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh elemen bangsa, termasuk didalamnya adalah aspek pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia dalam proses peradilan atau proses hukum di Indonesia, diantaranya dalam ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayata (1) dan Ayat (2), Pasal 28I Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (5), dan Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ”Oleh karena itu, perlu memberikan pemahaman secara utuh dan menyeluruh kepada masyarakat luas mengenai hak-hak konstitusionalnya yang telah memperoleh jaminan perlindungan dalam konstitusi, agar dapat memperoleh dan mempergunakan hak asasinya sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah, sehingga dapat menuntut hak-hak konstitusionalnya apabila dilanggar oleh pihak lain,” ucap politisi Partai Demokrat ini.

Di buku karangan Prof Dr HR Abdussalam, SIK SH MH ini, Melani pun mengaku bangga bahwa seorang purnawirawan polisi yang dimasa senjanya masih memiliki perhatian yang serius terhadap upaya-upaya penegakkan hak asasi manusia, utamanya dalam sistem hukum di Indonesia. ”Tentu hal ini sejalan dengan upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara yang demokratis dan konstitusional,” ucapnya. ”Dan secara eksplisit, penulis berupaya mendorong kita semua untuk menghormati tatanan hukum utamanya dalam penghormatan dan penegakkan hak asasi manusia,” imbuhnya yang disambut tepuk tangan hadirin. Selain membedah buku, di acara ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama perpustakaan MPR RI dengan Universitas Tama Jagakarsa, yang diwakili oleh sang Rektor, Nur Sembiring. (dil)

dikutip dari http://www.indopos.co.id/2014/09/pimpinan-mpr-dorong-ketercapaian-ham-dalam-proses-peradilan.html