Mahyudin: Buku BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Layak Dibaca Penyelenggara Negara

RMOL. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menjadi pembicara kunci pada acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat yang diselenggarakan Perpustakaan MPR, di Ruang Refresentasi Perpustakaan MPR, Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).

Buku yang dibedah adalah buku yang ditulis oleh Dr. Baharuddin Aritonang, anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2004-2009, yang kini Anggota Lembaga Pengkajian MPR. Buku ini sebenarnya buku lama yang disempurnakan menjadi buku berwajah baru. Kalau sebelumnya judul buku ini (terbit 2009) "Orang Batak Memandang BPK", dan kini menjadi "Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan" (terbit 2017).

Buku setebal 235 halaman ini tentu bukan hanya berganti wajah, tapi banyak hal yang berubah. "Buku ini lebih lengkap dari buku sebelumnya," jelas Baharudin Aritonang. Bukan hanya itu, buku membahas masalah serius, tapi dikemas gaya santai. 

"Buku ini luar biasa. Buku serius dengan kemasan santai, menarik, gaya bahasanya ringan, tak menggunakan istilah-istilah akademik yang sulit," kata Gregorius Seto Haryanto, salah seorang dari tiga pembahas bedah buku tersebut. Dua pembahas lainnya adalah Al Muzzamil Yusuf dan Achmad Yani, masing-masing anggota MPR/DPR Fraksi PKS dan Fraksi PPP.

Wakil Ketua MPR Mahyudin berharap, kehadiran buku ini akan menyempurnakan lagi pemahaman mengenai BPK. Karena buku ini menyangkut bagaimana cerita awal BPK, dalam proses pembentukannya, dan tentu penulisnya adalah orang yang telah mengalami menjadi pimpinan BPK.

Mahyudin juga berharap, buku ini dapat menambah perbendaharaan ilmu berkaitan dengan BPK, dan semakin banyak, terutama untuk penyelenggara negara.

"Buku ini harus dibaca dan layak dibaca oleh penyelenggara negara, supaya nantinya setiap laporan penyelenggara negara semuanya  memperoleh opini WTP, jangan ada lagi yang disclaimer," ujar Mahyudin.

Penulis buku, Baharudin Aritonang, menjelaskan, uraian dalam buku BPK ini menyangkut aspek yang luas. Mulai dari pengertian BPK, kata demi kata, hingga pemahamannya sebagai lembaga yang ikut dalam penyelenggaraan negara. Buku ini juga mengurai sejarah BPK, proses terbentuknya, masuknya BPK dalam konstitusi, serta bagaimana lembaga ini bekerja dan berhubungan dengan lembaga negarta lain, baik DPR (dan DPD) maupun dalam proses peradilan dan penegakan hukum.

Tapi, Gregorius Seto Haryanto memberi catatan untuk BPK Ini. "Buku ini tampaknya dimaksudkan untuk sosialisasi BPK, penulis tidak memuat kritik terhadap BPK," begitu kritik Seto Haryanto.

Tapi, pendapat Seto ini disanggah langsung oleh Baharudin Artonang. "Kalau buku ini dibaca secara teliti, sebenarnya banyak sekali kritik terhadap BPK. Hanya saja bahasannya tidak terlihat oleh mata, namun terlihat oleh hati," ungkap Aritonang.

Jadi, sebagai orang Batak yang lama tinggal di Jogja, kritik itu disampaikan gaya orang Jawa, dengan bahasa yang sangat halus. [rus]

Mahyudin: Buku BPK  dalam Sistem Ketatanegaraan Layak Dibaca Penyelenggara Negara
  • Mahyudin: Buku BPK  dalam Sistem Ketatanegaraan Layak Dibaca Penyelenggara Negara